Kesenjangan ekonomi adalah satu masalah yang harus diperhatikan pemerintah karena sangat memengaruhi keutuhan bangsa. kesenjangan ekonomi yang minim akan semakin meningkatkan persatuan Indonesia. Sebaliknya, jika kesenjangan ekonomi kian besar, maka risiko timbulnya perpecahan juga semakin meningkat.

Saat ini 5 persen dari kelompok kaya menguasai perekonomian nasional, sedangkan kelompok miskin tetap saja miskin. Kesenjangan ekonomi yang besar begitu terlihat antara di Jawa dan luar Jawa. “Kita bandingkan saja PBD untuk Jawa mencapai 62 persen, sedangkan luar Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur (IBT) 12 persen,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam diskusi "Penurunan Daya Beli, Kerjaan Orang Politik atau Benar Adanya", di Institut Perbanas, Kamis (7/12/2017).

Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan ekonomi harus dilakukan secara gotong royong sesuai dengan konsep ekonomi pancasila yaitu senasib sepenanggungan. Begitu juga dengan UUD yang menyebutkan bahwa kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Namun faktanya, banyak tambang dan lahan di daerah yang kebanyakan dimiliki oleh para bupati. Para oknum kepala daerah kadang menjual izin tambang kepada asing. Hal ini menjadi pemicu kesenjangan di daerah. Contohnya adalah tambang emas yang dikuasai Freeport, nikel yang dikuasai Tiongkok, dan kelapa sawit yang dimiliki Malaysia.

Bukan hanya masalah kesenjangan, tetapi juga kesejahteraan yang masih menjadi angan masyarakat. “Kapan kita bisa sejahtera. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang sekarang, karena masalah ini merupakan akumulasi dari pemerintah masa lalu. Jadi tidak adil juga menyalahkan Pak Jokowi yang baru memimpin 3 tahun,” ungkapnya.

"Ke depannya pemerintah Indonesia akan lebih concern memperhatikan kesenjangan ekonomi yang merata di seluruh penjuru Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga," tutup Zulkifli Hasan.